Stock BBM Akan Aman , Distribusi BMM Subsidi Lancar

Antrian BBM, Ngantri BBM, BBM Habis, Premium habis, Solar habis, Kebijakan BBM, Antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU), mulai di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa, Kalimantan, hingga Sumatera Barat karena adannya dari Pertamina daerah tertentu melakukan pembatasan untuk penghematan. "Ini bukan merupakan kebijakan pemerintah secara umum," tegas Menko Perekonomian Chairul Tanjung dalam jumpa pers di Hotel Timor, Dili, Timor Leste, di sela-sela mendampingi Presiden SBY dalam lawatan ke negara tersebut,...

Read More

Stock BBM Akan aman , distribusi BMM Subsidi lancar

Antrian BBM, Ngantri BBM, BBM Habis, Premium habis, Solar habis, Kebijakan BBM, Antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU), mulai di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa, Kalimantan, hingga Sumatera Barat karena adannya dari Pertamina daerah tertentu melakukan pembatasan untuk penghematan. "Ini bukan merupakan kebijakan pemerintah secara umum," tegas Menko Perekonomian Chairul Tanjung dalam jumpa pers di Hotel Timor, Dili, Timor Leste, di sela-sela mendampingi Presiden SBY dalam lawatan ke negara tersebut,...

Read More

Izin Wilayah Pertambangan Galian C Bekasi Ilegal

Izin wilayah pertambangan Galian C | Galian C | Izin galian C | peran serta camat setempat menutup galian C | aktivitas Galian C | pelanggaran hukum galian C | aktivitas penambangan pasir | pencemaran lingkungan galian C | Galian C Desa Sirnajaya Koran Cikarang - Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bekasi, MA Supratman menegaskan, semua Galian C (pasir) yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi tidak memiliki izin atau ilegal. Padahal, kata dia, Kabupaten Bekasi mempunyai perda...

Read More

Keputusan DKPP Pecat Anggota KPU Dogiyai

Sidang sengketa Pilpres | Sengketa PilPres | Pemilu Presiden | Putusan MK | Putusan MK sengketa pilpres | Keputusan DKPP | Putusan DKPP | Hari ini (21/8) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membacakan keputusan atas pelanggaran kode etik KPU. Diantara keputusannya, DKPP menilai KPU Dogiyai terbukti melakukan kelalaian sehingga warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak memilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Anggota Majelis DKPP Nur Hidayat Sardini mengatakan KPU Dogiyai telah melanggar ketentuan Pasal 43 UU No. 39 Tahun...

Read More