Polwan Dilarang Berjilbab

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Surat Keputusan Kepala Polri No.Pol: Skep/702/IX/2005 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Polri dan PNS Polri melarang polisi wanita (polwan) mengenakan hijab. Padahal, tidak sedikit di antara mereka yang ingin memakai hijab, dan keluhan itu disampaikannya kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ustaz Yusuf Mansur menyarankan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun tangan mengatasi persoalan itu. Karena sudah menggelinding menjadi isu besar, ia khawatir jika orang nomor satu di negeri ini tidak lekas ambil tindakan, masalah jilbab bisa memunculkan hal-hal di luar prediksi.

"Saya senang dengan kalimat ini: Mudah-mudahan Presiden turun tangan soal Jilbab. Sehari kelar dah sama Presiden atas izin Allah. Sebelum jadi liar urusannya," kicaunya lewat akun twitter, @Yusuf_Mansur.

Menurutnya, di tengah terpuruknya citra polisi di mata masyarakat, keputusan membolehkan polwan berjilbab merupakan solusi untuk memulihkan institusi Polri. Pasalnya, keputusan membolehkan polwan menutup auratnya pasti diridloi oleh Allah SWT.

"Cakep banget juga buat citra polisi yang lagi banyak dihajar, ketika ramai-ramai petinggi polisi membolehkan jilbab. Allah juga pasti senang," ujar pendiri Ponpes Tahfidz Daarul Quran itu.
Reporter : Erik Purnama Putra   
Redaktur : Fernan Rahadi

Read More

Komisi I DPR RI Golkar ke Israel

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus politisi dari Fraksi Golkar, Poempida Hidayatulloh, menyatakan kepergian anggota komisi I DPR RI Tantowi Yahya ke Israel bukan untuk mewakili Partai Golkar.

"Tidak mungkin Golkar mengirim utusan ke Israel sebab Indonesia tidak mengakui adanya negara Israel, apalagi Golkar," katanya di Jakarta, Selasa, (11/6).

Golkar, ujar Poempida, sebagai partai tentu saja harus mengikuti ketentuan negaranya. Kalau Indonesia tidak mau mengakui Israel, Golkar pasti mengikutinya. "Paspor orang Indonesia itu tidak bisa masuk Israel, tidak diterima di sana," katanya.

Kalau Tantowi mewakili DPR ke Israel sepertinya juga tidak mungkin. "DPR juga tidak memiliki kerja sama dengan Israel," ujar Poempida. Memang, ujar Poempida, Tantowi menjadi salah satu anggota Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP).

Badan tersebut memang menjalin kerja sama dengan parlemen luar negeri. "Namun tidak tahu ada tidak hubungannya dengan kunjungan Tantowi Yahya," ujarnya. Meskipun Indonesia tidak memiliki hubungan dengan Israel karena negara itu melakukan penjajahan terhadap Palestina, namun namanya politik luar negeri tidak bisa dibatasi ada tidaknya hubungan diplomatik."Untuk lebih jelasnya bisa diminta ke pihak yang bersangkutan," ujar Poempida.

Reporter : Dyah Ratna Meta Novi   
Redaktur : Dewi Mardiani

Read More

E-Ticketing Kereta Api Commuter Line Bikin Atrian Panjang

BERITABEKASI.CO, Kota Bekasi- Antrian panjang calon penumpang jasa Kereta Api Commuter Line, senin pagi (10/6) terjadi saat para warga Bekasi hendak kerja menuju Jakarta. Antrian ini terjadi hingga 200 meter.

Antrian ini terjadi akibat pemberlakuan sistem baru e-ticketing yang diberlakukan pimpinan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) sejak awal juni. Kondisi seperti ini akhirnya membuat ratusan penumpang mengeluhkan layanan PT. KAI.

"Baru sampe depan gerbang parkiran udah antri," ujar Triana, salah satu penumpang kereta.

Manajemen Kereta Api menanggapi pernyataan tersebut melalui media sosial dengam meminta maaf atas ketidak nyamanan para penumpang. PT Kereta Api juga akan melakukan evakuasi dengan menyampaikan masalah ini kepada unit yang bersangkutan.





http://www.beritabekasi.co/page/kanal/?id=3662&subid=1&kanal=bekasi&alias=Penumpang%20Kereta%20Api%20Antri%20Hingga%20200%20Meter&page=detil

Read More